Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kota Banjarmasin Bersama GMNI Tegaskan Peran Penjaga Kesadaran Demokrasi

Banjarmasin — Peran pengawasan demokrasi tidak hanya berlangsung pada tahapan pemilu. Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan konsolidasi demokrasi Bawaslu Kota Banjarmasin bersama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada Rabu (13/5/2026) di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini menghadirkan ruang diskusi antara Bawaslu dan organisasi mahasiswa untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga kesadaran demokrasi di tengah masyarakat. Konsolidasi tersebut membahas peran mahasiswa serta peluang kolaborasi dalam merawat demokrasi melalui edukasi politik, dialog publik, dan partisipasi masyarakat.

Ketua DPC GMNI Kota Banjarmasin, Noorhani, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut membuka perspektif baru mengenai fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

“Dalam konsolidasi demokrasi ini saya mendapatkan insight baru bahwa Bawaslu bukan hanya petugas pemilu, tetapi juga petugas demokrasi. Artinya, kerja-kerja Bawaslu tidak berhenti hanya saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sehatnya ruang demokrasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, demokrasi tidak boleh hadir hanya lima tahun sekali, tetapi perlu terus dihidupkan melalui ruang pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat.

“Saya berharap Bawaslu terus hadir di ruang-ruang publik, masuk ke lingkungan kampus, komunitas pemuda, organisasi masyarakat, hingga ke tengah warga. Ketika ruang demokrasi mulai sepi, apatisme dapat tumbuh dan itu berpotensi berdampak pada masa depan demokrasi kita,” tambahnya.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kota Banjarmasin menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai penjaga kesadaran demokrasi, tidak hanya sebagai pengawas tahapan pemilu. Pendekatan kolaboratif dengan mahasiswa dinilai penting untuk menjaga ruang demokrasi tetap hidup, terbuka, dan partisipatif.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan demokrasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara Bawaslu dan organisasi mahasiswa diharapkan mampu memperkuat budaya demokrasi yang sehat serta mendorong masyarakat tetap kritis, aktif, dan berani menyampaikan gagasan demi kepentingan bersama.