Lompat ke isi utama

Berita

Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Dorong Kolaborasi Jaga Demokrasi

Kl

Kabupaten Tangerang — Bawaslu Republik Indonesia menggelar Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif pada Senin (12/5/2026) pukul 11.00 Wita di Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pengawasan demokrasi melalui pelibatan masyarakat sebagai kader pengawas partisipatif.

Program pendidikan ini menegaskan bahwa kader pengawas partisipatif bersifat kerelawanan dan berperan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu. Para kader tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, namun berfungsi sebagai mata dan telinga demokrasi di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan karakter utama kader pengawas partisipatif, yaitu memiliki kemampuan berpikir logis dengan memahami aturan dan mampu mendeskripsikan peristiwa secara objektif, bersikap kritis dalam melihat persoalan demokrasi, berani menyuarakan temuan secara bertanggung jawab, serta mampu menghadirkan dampak nyata melalui pengawasan mandiri yang tetap berkoordinasi dengan Bawaslu.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

“Kalau ingin demokrasi yang baik dimulai hari ini, bukan nanti. Kita harus menyiapkannya dari sekarang, karena membangun demokrasi yang sehat membutuhkan proses dan komitmen semua orang yang muaranya pada pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa demokrasi merupakan mandat bersama yang harus dikawal oleh seluruh elemen, mulai dari penyelenggara pemilu, masyarakat, hingga pemerintah daerah.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama agar demokrasi Indonesia dapat berjalan bermartabat dan berintegritas.

Melalui Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif ini, Bawaslu menunjukkan komitmen memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Kehadiran kader pengawas partisipatif diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan pelanggaran serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama.