Bawaslu Matangkan Teknis P2P 2026, Fokus pada Partisipasi Aktif Masyarakat

Banjarmasin — Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan mematangkan pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator (ToF) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan yang diikuti dari Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin tersebut menghadirkan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, untuk memberikan penguatan kepada fasilitator P2P di daerah. Fokus utama rapat koordinasi ini ialah menyamakan mekanisme dan teknis pelaksanaan P2P di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan efektif.

Selain membahas teknis pelaksanaan, kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas fasilitator yang nantinya menjadi penghubung utama dalam pendidikan pengawasan partisipatif di masyarakat.

Iji Jaelani menegaskan bahwa fasilitator memiliki peran penting dalam membangun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi, bukan sekadar menyampaikan materi.

“Fasilitator bukan sekadar penyampai materi, tetapi penggerak yang mampu membangun pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keberanian peserta dalam pengawasan partisipatif,” ujar Iji Jaelani.

Penguatan fasilitator dinilai penting karena pola pendidikan pengawasan kini diarahkan lebih dekat dengan pengalaman dan partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami risiko dalam setiap tahapan pemilu sekaligus lebih berani terlibat dalam pengawasan.

Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Thessa Aji Budiono, menjelaskan bahwa pelaksanaan P2P tahun ini tidak lagi berfokus pada metode penyampaian satu arah.

“P2P tidak lagi berfokus pada ceramah satu arah, tetapi pada diskusi, penggalian pengalaman, dan partisipasi aktif peserta dalam pengawasan demokrasi,” kata Thessa.

Melalui penguatan fasilitator dan penyamaan teknis pelaksanaan ini, Bawaslu berharap Pendidikan Pengawasan Partisipatif dapat berjalan lebih efektif serta mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan berintegritas.