Tahapan Pemilu dan Pilkada Beririsan Bikin Ekstra Tugas Pengawasan

Adanya jadwal dan tahapan Pemilu dengan Pilkada yang beririsan akan membuat ekstra perhatian sekaligus ekstra tugas pengawasan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Banjarmasin.
Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, HM Yasar mengungkapkan hal itu sesaat usai nonton bareng Peluncuran Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh KPU RI secara virtual, Selasa malam (14/6/2022) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin.

Dengan adanya jadwal dan tahapan yang beririsan itu, ujar Yasar, yang dimulai pada Oktober 2023 nanti, akan menjadi ekstra perhatian pihaknya.

Karena hal itu terkait dengan anggaran, makanya kita telah mempersiapkan usulan anggaran ke Pemko Banjarmasin," katanya.

Pihaknya, lanjut Yasar, juga sudah menyampaikan RAB untuk kerja pengawasan Pilkada 2024 itu kepada Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin.

Terkait mulai masuknya tahapan Pemilu 2024 terhitung mulai 14 Juni 2022, dia memastikan pihaknya sudah sangat siap melaksanakan tugas dan kerja-kerja pengawasan.

"Kesiapan itu disertai pula dengan terus meningkatkan kapasitas pengawas, di antaranya dengan melakukan pembekalan-pembekalan bagi staf sekretariat," ucap pria berwajah tampan tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah mengatakan, yang pertama digaungkan bersama dengan Peluncuran Pemilu Serentak ini adalah mensosialisasikannya.

"Menyusul nantinya Pemutakhiran Data Pemilih, apabila sudah diberikan oleh pihak Disdukcapil Kota Banjarmasin data pemilih tersebut, berupa DP4, maka akan kita lakukan pencocokkan dan penelitian (coklit) pada bulan Oktober tahun 2022," beber Rahmi.

Untuk data yang sudah terkumpul sampai sekarang, sebutnya, ada 480 ribu pemilih.

Menjelang penekanan sirene tanda diluncurkannya Tahapan Pemilu Serentak 2024, Ketua KPU RI
Hasyim Asy'ari mengingatkan,
salah satu ciri demokrasi itu dilaksanakannya pemilu.

"Asas pemilu itu luber dan jurdil, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali," tambahnya.

Pemilu maupun pilkada, sambungnya, bisa menjadi arena konflik yang dianggap sah dan legal dalam meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasan. (ram/tom/mun)