Hadiri FGD Kurikulum ULM, Bawaslu Banjarmasin Tekankan Pentingnya Kompetensi Kepemiluan bagi Lulusan

Banjarmasin, 22 Juni 2026 – Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan serta menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan ranah profesional dan kebutuhan dunia kerja saat ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dari instansi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026 tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan dari dinas-dinas terkait, akademisi, serta mitra strategis Program Studi Ilmu Pemerintahan. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan  bapak Aries Mardiono, M.Sos dan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin bapak M. Fachrizanoor, SH yang memberikan masukan terkait kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kepemiluan dan pemerintahan. Selain itu, KPU Kota Banjarmasin turut berpartisipasi dan diwakili oleh Bapak Subhani.

FGD ini menghadirkan narasumber utama, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si., yang menyampaikan materi mengenai pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan stakeholder, tantangan dunia kerja, serta strategi peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi agar mampu bersaing di era yang semakin dinamis.

Dalam paparannya, Prof. Dyah Mutiarin menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dengan pengguna lulusan (user) dalam merancang kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Menurutnya, masukan dari berbagai stakeholder menjadi landasan penting dalam memastikan lulusan memiliki kompetensi akademik, profesional, dan praktis yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan ULM menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Melalui forum diskusi ini, berbagai masukan dan rekomendasi dari stakeholder dihimpun untuk memperkuat capaian pembelajaran lulusan, memperluas kompetensi mahasiswa, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari kebutuhan kompetensi aparatur pemerintahan, penguatan literasi digital, tata kelola pemerintahan yang baik, hingga peluang karier lulusan Ilmu Pemerintahan pada sektor publik maupun lembaga penyelenggara pemilu. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, M. Fachrizanoor, S.H., menyampaikan harapannya agar pengembangan kurikulum terbaru Program Studi Ilmu Pemerintahan ULM dapat memberikan perhatian lebih terhadap kajian kepemiluan. Menurutnya, dinamika demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem kepemiluan, pengawasan pemilu, serta tata kelola demokrasi.

“Pada kurikulum terbaru Program Studi Ilmu Pemerintahan ULM, kami berharap terdapat penguatan bahkan penambahan materi mengenai ilmu kepemiluan. Hal ini penting karena kebutuhan tenaga profesional yang memahami proses demokrasi, pengawasan pemilu, penyelesaian sengketa, serta pendidikan politik masyarakat semakin meningkat. Dengan bekal tersebut, lulusan Ilmu Pemerintahan tidak hanya memiliki kompetensi di bidang pemerintahan secara umum, tetapi juga mampu berkontribusi secara profesional dalam penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas,” ujar M. Fachrizanoor, S.H.

Melalui penyelenggaraan FGD ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan ULM berharap dapat menghasilkan kurikulum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman, memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholder, serta menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.