Bawaslu Kota Banjarmasin Terima Enam Mahasiswa Magang Hukum Tata Negara UIN Antasari

Banjarmasin, 13 Juli 2026 – Bawaslu Kota Banjarmasin menerima enam mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin untuk melaksanakan program magang di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, Senin (13/7). Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi antara perguruan tinggi dan Bawaslu dalam memberikan pengalaman belajar berbasis praktik bagi mahasiswa di bidang kepemiluan dan penegakan hukum pemilu.

Enam mahasiswa tersebut diserahkan secara langsung oleh dosen pembimbing, Prof. Dr. Ahmadi Hasan, kepada Bawaslu Kota Banjarmasin. Penyerahan diterima oleh Kepala Subbagian Administrasi Nuning Kusuma Wardani serta Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Yulianti Safitri.

Melalui program magang ini, mahasiswa akan memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, mulai dari aspek administrasi kelembagaan, pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa proses pemilu. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai implementasi hukum tata negara dan kepemiluan di lapangan.

Bawaslu Kota Banjarmasin menyambut baik kehadiran para mahasiswa magang dan berkomitmen memberikan ruang belajar yang kondusif agar peserta dapat mengembangkan kompetensi, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan, serta memperoleh pengalaman praktik yang relevan dengan bidang studinya.

“Kami berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan magang ini sebaik-baiknya untuk memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum tata negara dan kepemiluan. Apa yang dipelajari di bangku kuliah akan semakin bermakna ketika dipadukan dengan pengalaman praktik di lapangan, sehingga mampu menjadi bekal dalam pengembangan kompetensi akademik maupun profesional,” ujar Prof. Dr. Ahmadi Hasan.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kota Banjarmasin berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat terus terjalin dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap demokrasi, hukum tata negara, dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.