Perkuat Akuntabilitas Lembaga, Bawaslu Kota Banjarmasin Gelar Rapat Pengelolaan Kearsipan

Banjarmasin, 23 April 2026 — Bawaslu Kota Banjarmasin menggelar Rapat Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola administrasi internal sekaligus mendorong modernisasi pengelolaan arsip berbasis digital.

Kegiatan internal ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dinamis agar memenuhi prinsip teratur, aman, tersedia, autentik, dan utuh, sehingga mampu mendukung akuntabilitas kinerja lembaga secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah tantangan pengelolaan arsip, di antaranya belum tertibnya sistem klasifikasi dokumen, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang kearsipan yang belum merata. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan standar administrasi kelembagaan.

Narasumber kegiatan, Bagus Bayu Anggoro dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, menekankan bahwa pengelolaan arsip memiliki peran penting sebagai fondasi transparansi dan pertanggungjawaban organisasi.

“Pengelolaan arsip yang tertib bukan sekadar kebutuhan administrasi, tetapi menjadi dasar akuntabilitas lembaga. Melalui penerapan aplikasi SRIKANDI, pengelolaan kearsipan diharapkan semakin efektif, aman, serta mudah diakses,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa aplikasi SRIKANDI menjadi instrumen utama dalam transformasi digital kearsipan pemerintah, karena mampu mengintegrasikan proses penciptaan, pengelolaan, hingga penyimpanan arsip secara elektronik dan sistematis.

Rapat ini juga menjadi ruang evaluasi internal bagi jajaran sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin untuk memastikan seluruh dokumen kelembagaan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti pelaksanaan tugas pengawasan serta referensi pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Melalui penguatan ketatausahaan dan kearsipan, Bawaslu Kota Banjarmasin berkomitmen menghadirkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan sistem administrasi berbasis digital, sekaligus memperkuat eksistensi kelembagaan dalam mendukung pengawasan pemilu yang akuntabel.