Meneguhkan Demokrasi dari Akar Rumput: Bawaslu Banjarmasin Dorong Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga

Banjarmasin, 29 April 2026 — Upaya memperkuat kualitas demokrasi terus digalakkan melalui pendekatan edukatif yang menyentuh langsung masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin menggelar kegiatan Pendidikan Politik bertema “Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi” di Royal Jelita Hotel, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dengan masyarakat dalam membangun kesadaran politik yang substantif dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, M. Fachrizanoor, hadir sebagai narasumber utama. Kehadirannya menegaskan pentingnya peran pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas demokrasi. Ia menyoroti bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada momentum pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif warga dalam memahami hak serta menjalankan kewajiban sebagai bagian dari sistem kenegaraan.

Peserta yang hadir berasal dari Kecamatan Banjarmasin Utara, meliputi tokoh masyarakat, kader posyandu, serta perangkat kelurahan. Komposisi peserta ini mencerminkan pendekatan inklusif yang menyasar elemen-elemen strategis di tingkat lokal. Mereka diharapkan mampu menjadi agen literasi politik di lingkungan masing-masing, sekaligus menjembatani komunikasi antara masyarakat dan institusi negara.

Dalam pemaparannya, M. Fachrizanoor menekankan bahwa kesadaran politik yang matang harus dibangun di atas pemahaman yang utuh terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga netralitas, menolak praktik politik uang, serta berani melaporkan pelanggaran sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga ruang dialog yang produktif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan lahir kesadaran kritis yang mampu memperkuat fondasi demokrasi dari tingkat lokal. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas di Kota Banjarmasin.