KPU Kota Banjarmasin Komitmen Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Banjarmasin (2/10) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin meneguhkan komitmennya dalam membangun tata kelola lembaga yang bersih dan berintegritas dengan melakukan penandatanganan Perencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diselang Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan Arif Mukhyar, Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarmasin, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin, serta perwakilan dari Polres Banjarmasin, Kodim 1007/Banjarmasin, Lapas Kelas IIIA Banjarmasin, Dinas Dukcapil, Kesbangpol, dan jajaran sekretariat KPU Kota Banjarmasin.
Ketua KPU Kota Banjarmasin menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus menutup ruang bagi praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, di antaranya penerapan standar pelayanan publik yang jelas, transparansi dalam penggunaan anggaran, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat.
Selain itu, dukungan dari instansi terkait seperti Bawaslu Kota Banjarmasin, Kepolisian, TNI, Dukcapil, dan Kesbangpol juga dinilai penting agar implementasi WBK dan WBBM di lingkungan KPU Kota Banjarmasin dapat berjalan optimal. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya bersama membangun birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat secara prima.
Penandatanganan komitmen Zona Integritas ini diharapkan mampu menjadi momentum perubahan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Banjarmasin. Dengan adanya pengawasan internal maupun eksternal, serta partisipasi masyarakat, KPU optimistis dapat mewujudkan lembaga yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.