Hadiri Hari Jadi ke-500 Banjarmasin, Bawaslu Perkuat Komunikasi Antarlembaga
|
BANJARMASIN – Bawaslu Kota Banjarmasin menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Banjarmasin dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Kamis (24/9/2026). Kehadiran tersebut menjadi bagian dari keterlibatan kelembagaan sekaligus upaya menjaga komunikasi antarlembaga di daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Banjarmasin dihadiri Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat.
Bagi Bawaslu Kota Banjarmasin, kehadiran dalam momentum daerah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan seremoni. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Hubungan antarlembaga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang terbuka dan berintegritas. Komunikasi yang terjaga juga menjadi ruang bagi berbagai unsur di daerah untuk tetap terhubung dengan dinamika kehidupan masyarakat.
Peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Kesederhanaan tersebut menjadi bentuk empati di tengah sejumlah kondisi yang dihadapi masyarakat, mulai dari kekeringan dan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
Dalam momentum tersebut, Bawaslu Kota Banjarmasin turut menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Usia lima abad Banjarmasin menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh elemen daerah untuk terus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Rangkaian rapat paripurna kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin. Agenda dilanjutkan dengan ziarah ke Makam Sultan Suriansyah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
Kehadiran Bawaslu dalam berbagai momentum daerah menjadi bagian dari keterlibatan kelembagaan dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Di luar tahapan Pemilu, hubungan dan koordinasi tersebut tetap penting untuk mendukung kehidupan demokrasi yang terbuka, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
