Bawaslu Kota Banjarmasin Rampungkan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui SIPOL Semester I Tahun 2026

BANJARMASIN – Bawaslu Kota Banjarmasin menyelesaikan rangkaian pengawasan terhadap pelaksanaan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Banjarmasin, Jumat (26/6/2026).

Pada hari terakhir pengawasan, Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan pemantauan di empat partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Golongan Karya (Golkar). Pengawasan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin bersama jajaran sekretariat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tahapan administrasi kepartaian.

Rangkaian pengawasan yang berlangsung selama tiga hari tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL berjalan sesuai jadwal, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga bertujuan mendukung tersedianya data kepartaian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari persiapan tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa pengawasan terhadap tahapan administrasi kepartaian merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sejak tahap awal.

“Bawaslu terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU pada setiap tahapan dan kegiatan kepemiluan. Pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.

Dengan berakhirnya rangkaian pengawasan ini, Bawaslu Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan kepemiluan, termasuk proses administrasi kepartaian, agar seluruh pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola kepemiluan yang tertib, transparan, dan berintegritas.