Bawaslu Kota Banjarmasin Perkuat Komitmen Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2026
|
BANJARMASIN – Bawaslu Kota Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekaligus memastikan seluruh program RB di lingkungan Bawaslu Kota Banjarmasin berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pimpinan, pejabat struktural, serta jajaran staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Banjarmasin.
Dalam arahannya, Kordiv. SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Banjarmasin, Akhmad Asysyauri, menyampaikan bahwa komitmen bersama menjadi kunci penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin menyelaraskan langkah dan memperkuat sinergi internal agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 tidak hanya sebatas pemenuhan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata pada kinerja kelembagaan,” ujar Akhmad Asysyauri.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta membahas penyesuaian rencana aksi, pembagian peran pada setiap area perubahan, serta mekanisme evaluasi berkala untuk memantau perkembangan capaian program Reformasi Birokrasi.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rencana kerja dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur. Selain itu, evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program RB.
Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kota Banjarmasin memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk mendukung ketercapaian target Reformasi Birokrasi Tahun 2026. Setiap tim atau kelompok kerja diharapkan dapat menjalankan rencana kerja sesuai tanggung jawab masing-masing serta melakukan evaluasi secara berkala.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Bawaslu Kota Banjarmasin optimistis seluruh target Reformasi Birokrasi Tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal. Implementasi RB diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga pengawas pemilu yang semakin profesional, akuntabel, dan terpercaya.
