Bawaslu Kota Banjarmasin Ikuti Rapat Pemantauan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada 2024
|
Banjarmasin, 2 September 2026* — Bawaslu Kota Banjarmasin mengikuti *Rapat Pemantauan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024* yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan sehubungan dengan adanya pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan anggaran dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pemantauan dan pembinaan pertanggungjawaban belanja dana hibah.
Rapat diawali dengan pembukaan dan pengantar oleh Inspektur Utama Bawaslu RI, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Setelah sesi pengarahan secara bersama, peserta diarahkan untuk bergabung ke breakout room sesuai pembagian wilayah.
Bawaslu Kota Banjarmasin yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti sesi *Breakout Room Wilayah I* pada pukul 13.00–14.30 WIB. Dalam pembagian wilayah tersebut, Kalimantan Selatan berada bersama Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan.
Sesi tersebut melibatkan *Tim Inspektorat Wilayah, Tim Biro Hukum dan Humas, serta Tim Biro Keuangan dan BMN*. Pembahasan difokuskan pada pemantauan dan pembinaan terkait pertanggungjawaban belanja dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.
Bawaslu Kota Banjarmasin mengikuti kegiatan dengan melibatkan *Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dana Hibah) Tahun 2024*. Kehadiran jajaran tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemantauan dan pembinaan terhadap administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Banjarmasin terus berupaya memastikan proses pertanggungjawaban belanja dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
