Bawaslu Banjarmasin Dorong Pemilu Inklusif Bersama SLBN 2 untuk Pemilih Pemula Disabilitas

BANJARMASIN — Upaya membangun Pemilu yang inklusif terus diperkuat Bawaslu Kota Banjarmasin melalui koordinasi demokrasi bersama Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 2 Banjarmasin, Senin (25/5/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah tersebut berfokus pada penguatan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas, khususnya siswa-siswi yang telah memasuki usia sebagai pemilih pemula.

Dalam koordinasi tersebut, Bawaslu Kota Banjarmasin bersama Tim P2H mendorong adanya edukasi politik yang lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, pembahasan juga menitikberatkan pada pentingnya aksesibilitas dan perlakuan setara dalam penggunaan hak pilih pada setiap tahapan Pemilu.

Langkah ini dinilai penting karena pemilih pemula penyandang disabilitas masih membutuhkan ruang pembelajaran politik yang dekat dengan kondisi mereka sehari-hari. Kurangnya pemahaman mengenai hak politik berpotensi membuat partisipasi mereka belum optimal dalam proses demokrasi.

Kehadiran Tim P2H dalam koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya merangkul siswa-siswi SLB agar memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Tidak hanya sebagai pemilih, penyandang disabilitas juga didorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu secara aktif dan setara.

Plt. Kepala SLBN 2 Banjarmasin, Ibu Ani, menyampaikan dukungannya terhadap rencana kerja sama yang dibangun bersama Bawaslu Kota Banjarmasin.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi awal penguatan perlindungan hak politik penyandang disabilitas sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengawasan Pemilu.

“Harapannya, seluruh penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dapat bersama-sama ikut mengawasi Pemilu sehingga prosesnya berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkesinambungan,” ujarnya.

Melalui pendekatan langsung ke lingkungan pendidikan disabilitas, Bawaslu Kota Banjarmasin ingin memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pemilih berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk memahami, menggunakan, dan menjaga hak pilihnya dalam proses demokrasi.